Gubernur Minta Semua Elemen Dukung Bupati Buol
** Amirudin Rauf dan Syamsudin Koloi Dilantik
AWAL LANTIK: Amirudin Rauf dan Syamsudin Koloi dilantik sebagai Bupati
dan Wakil Bupati Buol oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang
ditandai dengan penyematan tanda jabatan.
BUOL - Atas nama Presiden RI, Rabu kemarin (10/10) Gubernur Sulawesi
Tengah Drs H Longki Djanggola MSi, secara resmi melantik Bupati dan
Wakil Bupati Buol periode 2012-2017, dr Amirudin Rauf dan DR Syamsudin
Koloi. Pelantikan dilaksanakan pada rapat paripurna istimewa di gedung
DPRD Buol. Pelantikan ditandai dengan pembukaan sidang paripurna
istimewa oleh Ketua DPRD Buol, Abdullah Batalipu. Gubernur Longki
Djanggola saat menyampaikan sambutan, meminta kepada bupati dan wakil
bupati yang baru saja dilantik, menyikapi secara baik arif dan bijak
terhadap seluruh proses pembangunan di Kabupaten Buol saat ini. “Saya
berharap sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah lebih
ditata lagi, dengan meninggalkan praktik-praktik manajeman yang kurang
baik. Mempertahankan dan mengembangkan yang telah baik dan sekaligus
mencari dan menemukan format yang lebih baik. Itu yang diimplementasikan
di masa akan datang,” pinta orang nomor satu Sulteng itu. Demikian
terhadap jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Buol, serta
pemerintah pusat yang ada di daerah dan seluruh elemen masyarakat,
Gubernur Longki berharap agar dapat mendukung sepenuhnya bupati dan
wakil bupati Buol yang baru saja dilantik, dalam menjalankan roda
pemerintahan. “Dengan turut aktif, merasa memiliki serta gigih bersama
memperjuangkan dan mewujudkan visi dan misi daerah, dengan menjabarkan
dalam program kerja pembangunan di daerah yang kita cintai bersama
ini,’’ kata gubernur. Diakui gubernur, umumnya wilayah di Provinsi
Sulawesi Tengah, memiliki potensi sumber daya alam yang relatif besar.
Namun fenomena objektif menunjukan belum dapat dimanfaatkan secara
optimal. Baik dengan masih adanya persoalan mendasar, yang antara lain
menyangkut kondisi dan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia
yang masih relatif rendah. Selain itu, masih ada indikasi kerentanan
ketahanan ekonomi daerah, infrastruktur yang belum mantap dan jauh dari
memadai, terbatasnya kemampuan kelembagaan pemerintah daerah dan
kelembagaan masyarakat. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
yang harus terus ditingkatkan, namun mengingat tujuan utama pemerintahan
yang demokratis, di era otonomi daerah lebih dimaksudkan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Maka tidak ada pilihan lain,
kecuali segera ada langkah konkret kita bersama untuk berusaha tidak
tertinggal, dengan meniadakan ketimpangan pembangunan di segala sektor.
Melakukan lompatan-lompatan dalam kesetaraan daerah, sehingga diharapkan
paling tidak di tahun 2020, kita dapat bersama sejajar dengan
pemerintah daerah, maju melalui sektor agribisnis dan kelautan dengan
kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing,’’ harap Longki.
Dipahami bersama lanjut gubernur, dalam upaya mewujudkan kejahteraan
serta kemakmuran yang dibangun melalui kehidupan berdemokrasi politik,
masyarakat berbangsa dan bernegara, tidak semudah membalikan telapak
tangan. Perlu waktu dan proses, namun sebaiknya dalam waktu yang singkat
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sudah harus mampu
berjalan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna. Oleh karena itu,
kata gubernur pemerintah Kabupaten Buol, perlu segera menerapkan prinsip
pengelolaan tata pemerintahan yang baik. Harus profesional, transparan,
akuntabel, berkeadilan, efesien, dan efektif serta bermartabat dengan
mengaktualisasikan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan dan pembangunan.
‘’Untuk itu, saya minta agar Bupati dan wakil Bupati Buol dalam
melaksanakan tugas dapat secara sungguh-sungguh memperhatikan terhadap
beberapa hal, sebagai daerah otonom Buol memiliki kewenangan untuk
menggali potensi sumberdaya alam dan potensi sumber-sumber keuangan,
mengelola dan menggunakan sendiri untuk penyelenggaraan pembangunan dan
pemerintahan daerah ini,’’ kata gubernur. Ketergantungan terhadap
pemerintah pusat, harus diimbangi dengan peningkatan PAD. Sehingga
dengan kemampuan menggali potensi-potensi tersebut akan dapat memberikan
kontribusi bagi PAD yang secara bertahap dapat benar-benar menjadi
bagian dari sumber keuangan yang utama. ’’Dengan kemampuan menggali
potensi yang ada, saya yakin daerah ini akan mampu lebih memacu
pembangunan dimasa yang akan datang,’’ ungkap gubernur. Masih kata
gubernur, penguatan daerah memerlukan sikap inovatif dan kreatif dari
aparatur yang kapabel, berkualitas, handal, berkinerja baik, serta mampu
bedisain dan melaksanakan semua program pembangunan daerah secara
terintegrasi, efesien dan efektif. Untuk itu, pengembangan kapasitas
aparat, gubernur meminta pemerintah kabupaten Buol dapat mempersiapkan
bina aparatur dengan mengikutkan dalam berbagai pelatihan, baik secra
formal, fungsional maupun struktural. Dalam proses pelantikan, usai
pengambilan sumpah jabatan dan penyematan tanda jabatan, dilaksanakan
penyerahan bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
sebesar Rp6 miliar lebih, yang berbentuk bantuan peningkatan
infrastruktur, bantuan infrastruktur dan prasarana kelembagaan dan
sosial masyarakat serta bantuan alokasi khusus. Bantuan dari Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari program tugas
pembantuan sebesar Rp13 miliar lebih, yang terdiri dari program
pembangunan kawasan transmigrasi sebesar Rp10 miliar lebih, program
pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi sebesar Rp2,2 miliar lebih
serta penempatan perluasan kesempatan kerja sebesar Rp794 juta. Selain
itu, bantuan untuk masyarakat transmigrasi di wilayah Kecamatan Buka dan
Kiloan berupa bantuan rehabilitasi sarana fasilitas umum dan sosial
sebesar Rp200 juta, dan bantuna pengembangan usaha di pemukiman
transmigrasi yang di antaranya terdiri dari hand tractor, perontok padi.
Penyerahan bantuan diserahkan Menteri PDT Ir Helmy Faisal Zaini. (awl)
Gubernur///// Menteri PDT Serahkan Bantuan di Buol
