Gubernur Minta Semua Elemen Dukung Bupati Buol

Gubernur Minta Semua Elemen Dukung Bupati Buol

** Amirudin Rauf dan Syamsudin Koloi Dilantik

AWAL LANTIK: Amirudin Rauf dan Syamsudin Koloi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buol oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang ditandai dengan penyematan tanda jabatan.

BUOL - Atas nama Presiden RI, Rabu kemarin (10/10) Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola MSi, secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Buol periode 2012-2017, dr Amirudin Rauf dan DR Syamsudin Koloi. Pelantikan dilaksanakan pada rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Buol. Pelantikan ditandai dengan pembukaan sidang paripurna istimewa oleh Ketua DPRD Buol, Abdullah Batalipu. Gubernur Longki Djanggola saat menyampaikan sambutan, meminta kepada bupati dan wakil bupati yang baru saja dilantik, menyikapi secara baik arif dan bijak terhadap seluruh proses pembangunan di Kabupaten Buol saat ini. “Saya berharap sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah lebih ditata lagi, dengan meninggalkan praktik-praktik manajeman yang kurang baik. Mempertahankan dan mengembangkan yang telah baik dan sekaligus mencari dan menemukan format yang lebih baik. Itu yang diimplementasikan di masa akan datang,” pinta orang nomor satu Sulteng itu. Demikian terhadap jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Buol, serta pemerintah pusat yang ada di daerah dan seluruh elemen masyarakat, Gubernur Longki berharap agar dapat mendukung sepenuhnya bupati dan wakil bupati Buol yang baru saja dilantik, dalam menjalankan roda pemerintahan. “Dengan turut aktif, merasa memiliki serta gigih bersama memperjuangkan dan mewujudkan visi dan misi daerah, dengan menjabarkan dalam program kerja pembangunan di daerah yang kita cintai bersama ini,’’ kata gubernur. Diakui gubernur, umumnya wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki potensi sumber daya alam yang relatif besar. Namun fenomena objektif menunjukan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Baik dengan masih adanya persoalan mendasar, yang antara lain menyangkut kondisi dan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia yang masih relatif rendah. Selain itu, masih ada indikasi kerentanan ketahanan ekonomi daerah, infrastruktur yang belum mantap dan jauh dari memadai, terbatasnya kemampuan kelembagaan pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang harus terus ditingkatkan, namun mengingat tujuan utama pemerintahan yang demokratis, di era otonomi daerah lebih dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Maka tidak ada pilihan lain, kecuali segera ada langkah konkret kita bersama untuk berusaha tidak tertinggal, dengan meniadakan ketimpangan pembangunan di segala sektor. Melakukan lompatan-lompatan dalam kesetaraan daerah, sehingga diharapkan paling tidak di tahun 2020, kita dapat bersama sejajar dengan pemerintah daerah, maju melalui sektor agribisnis dan kelautan dengan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing,’’ harap Longki. Dipahami bersama lanjut gubernur, dalam upaya mewujudkan kejahteraan serta kemakmuran yang dibangun melalui kehidupan berdemokrasi politik, masyarakat berbangsa dan bernegara, tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu waktu dan proses, namun sebaiknya dalam waktu yang singkat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sudah harus mampu berjalan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna. Oleh karena itu, kata gubernur pemerintah Kabupaten Buol, perlu segera menerapkan prinsip pengelolaan tata pemerintahan yang baik. Harus profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, efesien, dan efektif serta bermartabat dengan mengaktualisasikan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan dan pembangunan. ‘’Untuk itu, saya minta agar Bupati dan wakil Bupati Buol dalam melaksanakan tugas dapat secara sungguh-sungguh memperhatikan terhadap beberapa hal, sebagai daerah otonom Buol memiliki kewenangan untuk menggali potensi sumberdaya alam dan potensi sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan sendiri untuk penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah ini,’’ kata gubernur. Ketergantungan terhadap pemerintah pusat, harus diimbangi dengan peningkatan PAD. Sehingga dengan kemampuan menggali potensi-potensi tersebut akan dapat memberikan kontribusi bagi PAD yang secara bertahap dapat benar-benar menjadi bagian dari sumber keuangan yang utama. ’’Dengan kemampuan menggali potensi yang ada, saya yakin daerah ini akan mampu lebih memacu pembangunan dimasa yang akan datang,’’ ungkap gubernur. Masih kata gubernur, penguatan daerah memerlukan sikap inovatif dan kreatif dari aparatur yang kapabel, berkualitas, handal, berkinerja baik, serta mampu bedisain dan melaksanakan semua program pembangunan daerah secara terintegrasi, efesien dan efektif. Untuk itu, pengembangan kapasitas aparat, gubernur meminta pemerintah kabupaten Buol dapat mempersiapkan bina aparatur dengan mengikutkan dalam berbagai pelatihan, baik secra formal, fungsional maupun struktural. Dalam proses pelantikan, usai pengambilan sumpah jabatan dan penyematan tanda jabatan, dilaksanakan penyerahan bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sebesar Rp6 miliar lebih, yang berbentuk bantuan peningkatan infrastruktur, bantuan infrastruktur dan prasarana kelembagaan dan sosial masyarakat serta bantuan alokasi khusus. Bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari program tugas pembantuan sebesar Rp13 miliar lebih, yang terdiri dari program pembangunan kawasan transmigrasi sebesar Rp10 miliar lebih, program pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi sebesar Rp2,2 miliar lebih serta penempatan perluasan kesempatan kerja sebesar Rp794 juta. Selain itu, bantuan untuk masyarakat transmigrasi di wilayah Kecamatan Buka dan Kiloan berupa bantuan rehabilitasi sarana fasilitas umum dan sosial sebesar Rp200 juta, dan bantuna pengembangan usaha di pemukiman transmigrasi yang di antaranya terdiri dari hand tractor, perontok padi. Penyerahan bantuan diserahkan Menteri PDT Ir Helmy Faisal Zaini. (awl) Gubernur///// Menteri PDT Serahkan Bantuan di Buol