Ada Tiang Listrik Di Bahu Jalan, Gubernur Berang!

Ada Tiang Listrik Di Bahu Jalan, Gubernur Berang! BAHU Jalan yang ‘ditumbuhi’ tiang listrik ini sempat menelan korban jiwa hingga tewas, kata Bupati Buol Amran Batalipu. Olehnya, diharapkan pihak Kimpraswil Sulteng bertanggujawab dalam membangun jalan Negara yang diperkirakan senilai Rp17 miliar itu. FOTO: ANDONO WIBISONO/MS PALU, MERCUSUAR - Pembangunan Jalan Negara sepanjang Sembilan Kilometer (KM) dari wilayah Bodi – Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ternyata ada yang aneh. Di bahu jalan proyek itu terdapat tiang listrik yang sangat membahayakan pengguna jalan. Akibatnya, satu pengendara motor tewas! Tak tanggung-tanggung, jumlah tiang listrik itu berjumlah 32 tiang. Yang masuk ke bahu jalan sebanyak delapan tiang. Rawannya jalan itu karena pembangunan jalannya sudah nampak mulus dan berkelok-kelok. Demikian investigasi langsung koran ini di lapangan (7/9) bersamaan dengan kunjungan Gubernur HB Paliudju dan Bupati Buol Amran Batalipu ke Paleleh meresmikan kantor cabang pembantu BPD Sulteng. Tak dipindahkannya tiang listrik dari bahu jalan tersebut menunjukkan betapa lemahnya pengawasan baik yang dilakukan pihak ketiga (PT Jakarta Rencana Selaras) dengan pihak satuan kerja (Satker) Pembangunan Jalan Negara serta Kepala Dinas Kimpraswil Sulteng. Selain pengawasan, yang patut juga disorot yaitu perencanaan pembangunan jalan negara di instansi terkait provinsi. ‘’Harusnya kan dianggarkan dalam RAB. Karena PLN tidak ada dana. Bila tidak dianggarkan alasannya, maka perencanaan yang amburadul,’’ tandas Bupati Amran Batalipu ketika dimintai komentarnya. Ia juga sangat menyesalkan, akibat pembangunan jalan itu yang tidak terencana baik, warga tewas menabrak tiang listrik. Ada beberapa pekerjaan pembangunan jalan di wilayahnya yang juga bersentuhan dengan keberadaan tiang listrik. Tapi, karena diplot anggaran untuk pemindahan tiang listrik ke pinggir jalan, maka hal itu dapat teratasi. ‘’Masalahnya, apakah ada kemauan untuk membangun lebih baik dan tidak membahayakan masyarakat. Anda bisa menilai sendiri,’’ aku Bupati yang PAD-nya naik hingga ratusan persen dalam tempo dua tahun kepemimpinannya. Menurut sumber koran ini, ketika melintas di jalan tersebut, Gubernur HB Paliudju sempat berang melihat pembangunan jalan itu. ‘’Gubernur sempat marah-marah dengan kata-kata Nadoyo,’’ tutur sumber meyakinkan. Paliudju juga sempat menyaksikan rusaknya poros jalan Paleleh – kecamatan terujung Sulteng yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Di sisi lain, proyek pembangunan Jalan Bodi – Paleleh ini juga papan proyeknya tidak memenuhi azas transparansi. Papan proyek yang sempat diabadikan koran ini tidak menyebut jumlah anggaran pembangunannya. Isi papan proyek hanya memuat panjang efektif dan panjang fungsional jalan, tanggal kontrak dan SPMK, waktu pelaksanaan, waktu pemeliharaan dan kontraktor pelaksana serta konsultan pengawas. Sementara pihak pelaksana proyek, PT Bina Konstruksi Utama yang dikonfirmasi belum dapat dikonfirmasi. Data dari lpjk.org.com bahwa kontak teleponnya 0421 – 22xxx tidak diangkat kala dihubungi. Demikian pula dengan pihak konsultan pengawas PT Jakarta Rencana Selaras 021-7252xxx di Jakarta. RUSAK PARAH Parahnya jalan negara di wilayah Kabupaten Buol memang tergolong sangat parah kerusakannya. Tidak hanya tak beraspal. Tapi sebagian lubang dan longsor. Hal ini mengakibatkan biaya ekonomi tinggi. Seperti jalan Negara Desa Lakuan Buol, Desa Lakea 1, Desa Lakea 2, Desa Bukaan dan Desa Tuinan di Kecamatan Biau. Bahkan diselorohkan ‘’Dari Selamat Datang sampai Selamat Jalan seluruh Jalan Rusak Parah’’ Ha ini tidak mengada-ngada. Harian Kompas pernah melansir kerusakan jalan Negara di wilayah Sulawesi. Termasuk Sulteng (Kompas; 22 Desember 2008). Di Sulawesi Tengah, di poros Buol-Parigi Moutong, fisik jalan sepanjang 40 kilometer tak hanya hancur, tetapi pada titik tertentu tertimbun longsoran material batu dan tanah setinggi 1 meter dari tebing kiri-kanan jalan. Di Sulteng seluas 774 km jalan rusak. Mantan Kepala Sub-Dinas Tata Ruang, Bina Program, dan Pengendalian, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Sulteng Yanmar Nainggolan seperti dikutip dari Kompas, mengatakan, anggaran dari APBD provinsi untuk pengadaan infrastruktur jalan hanya Rp 80 miliar-Rp 100 miliar per tahun.Untuk pemeliharaan jalan, dengan biaya minimal Rp 10 juta per kilometer, setiap tahun dibutuhkan dana hingga Rp 35 miliar. Menurut Yanmar, untuk peningkatan jalan, dibutuhkan biaya Rp 800 juta-Rp 1 miliar per km per tahun. Pembangunan jalan baru akan makan biaya Rp 2 miliar-Rp 2,5 miliar per km per tahun. Ia menunjuk contoh jalan Provinsi Sulteng panjangnya 2.037 km, tetapi anggaran pemeliharaannya hanya Rp 20 miliar-Rp 35 miliar.FAA/* sumber :http://www.harianmercusuar.com